SIMALUNGUN, SAMPANTAONEWS.COM - Kebijakan penertiban dan penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di kawasan ekonomi khusus (KEK) Seimangke menuai kritik tajam dari kalangan aktivis yang juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Kritikan itu salah satunya diungkapkan oleh aktivis sosial dan ekonomi, Ari Ashari S.E. Aktivis yang dikenal sangat kritis pada persoalan ekonomi dan sosial ini menilai langkah penggusuran yang dilakukan terhadap PKL justru berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
Kecamatan bosar maligas dan kecamatan bandar sebagai kota kecil menurut Ari, tidak memiliki banyak destinasi wisata unggulan, sektor kuliner justru menjadi tulang punggung perputaran ekonomi di bosar maligas dan bandar.Karena itu, konsep pengembangan kuliner harus diperkuat untuk mampu mencukupin kebutuhan pekerja kawasan dari luar daerah.
“Selama ini, banyak orang datang ke bosar maligas dan bandar untuk bekerja di KEK seimangke dan menikmati kuliner. Dari situ roda ekonomi bergerak. Ini yang seharusnya diperkuat, bukan justru ditekan,” ujar Ari kepada SAMPANTAONEWS.COM,Minggu, 7 juni 2026.
kebijakan penertiban hingga penggusuran PKL dengan alasan penataan kawasan, penghijauan, dan pengentasan kawasan kumuh. Ari menilai pendekatan tersebut tidak disertai solusi yang berpihak kepada pedagang kecil.
“Kalau dianggap kumuh, seharusnya ditata, bukan digusur. Bisa dibuat konsep menarik seperti disediakan lokasi atau stand untuk para pedagang.,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ari menekankan bahwa keberadaan PKL justru berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. Tanpa solusi relokasi atau pemberdayaan yang jelas, penggusuran dinilai berpotensi menambah angka kemiskinan.
Selain persoalan PKL, ia juga menyoroti berbagai permasalahan lain di KEK Seimangke, mulai dari infrastruktur jalan yang rusak disekitar kawasan,parkir kendaraan pabrik yg ada di KEK sei mangke disepanjang jalan hingga tidak transparannya penerimaan karyawan di perusahaan -perusahaan di KEK Seimangke yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Ari pun meminta perhatian serius dari DPRD simalungun, termasuk Ketua DPRD Sugiarto , S.E dan Bupati Simalungun Dr.H Anton Achmad Saragih, S.E., M.M., untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.
“PKL itu bukan masalah, mereka bagian dari solusi ekonomi. Yang dibutuhkan adalah penataan dan keberpihakan, bukan penggusuran tanpa arah. Pemerintah wajib melindungi investasi, tapi juga harus berpihak pada rakyat kecil,” pungkasnya.
0 Komentar