Simalungun,SampantaoNews - Sekitar Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Anak Negeri untuk Jiwa Demokrasi (APANI Jiwa Demokrasi) mengadakan aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun, pada hari Senin (18/11/2024). Aksi ini bertujuan untuk menuntut transparansi, netralitas, dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KPU yang diduga melakukan sejumlah penyimpangan terkait penggunaan dana hibah dan pelaksanaan Pilkada.
Koordinator aksi, Ramadan S Manurung, menyampaikan bahwa terdapat dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penggunaan dana hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun. Ia meminta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Inspektorat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun untuk segera mengaudit penggunaan dana hibah oleh KPU. Menurutnya, penggunaan dana tersebut diduga tidak sesuai dengan nomenklatur dan laporan pertanggungjawaban.
Dalam orasinya, massa menyampaikan sembilan tuntutan utama, di antaranya:
1. Netralitas Penyelenggara Pemilu: KPU diminta menjaga integritas dan tidak berpihak pada pihak tertentu.
2. Audit Dana Hibah: BPKAD, Inspektorat, dan DPRD diminta untuk menelusuri penggunaan dana hibah yang diduga disalahgunakan.
3. Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD: Anggota DPRD Kabupaten Simalungun diminta untuk segera aktif menjalankan fungsi pengawasan.
4. Kampanye di Lokasi Terlarang: Keputusan KPU yang mengizinkan kampanye di area Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sekolah dikritik dan dikutuk.
5. Pekerja Pelipatan Surat Suara: Transparansi terkait dana pelipatan surat suara yang dianggap tidak sesuai peruntukan diminta.
6. Pemasangan APK: Alat peraga kampanye (APK) yang tidak memenuhi standar kualitas pemasangan menjadi sorotan.
7. Lokasi Debat Kandidat: Rencana pemindahan debat kedua Pilkada ke Medan ditolak dengan alasan dana kegiatan berasal dari rakyat Simalungun.
8. Pemulihan Debat di Tanah Simalungun: KPU didesak untuk mengganti Event Organizer (EO) jika tidak mampu menyelenggarakan debat di wilayah setempat.
9. Ancaman Pembubaran KPU: Jika tuntutan tidak dipenuhi, APANI siap membawa persoalan ini ke ranah hukum dan memobilisasi masyarakat untuk menuntut pembubaran KPU Kabupaten Simalungun.
Dalam aksi ini, APANI Jiwa Demokrasi menegaskan bahwa transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Salah satu orator menyampaikan, "Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat, jangan sampai penyelenggaranya merusak esensi demokrasi dengan praktik-praktik curang."
